Sejumlah catatan selama pencoblosan Pilkada 2018 | Liputan 24 Sulawesi Utara
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Sejumlah catatan selama pencoblosan Pilkada 2018

Posted by On 10:25 AM

Sejumlah catatan selama pencoblosan Pilkada 2018

IKHTISAR

  1. Sejumlah catatan selama pencoblosan Pilkada 2018

  2. Para pemenang versi hitung cepat

  3. Tersangka korupsi tetap menarik pemilih di Sultra

  4. Wayan Koster berpeluang besar pimpin Bali

  5. Edy menang tipis dari Djarot

  6. Nurdin Abdullah unggul sementara di Sulsel

  7. MUAT LAINNYA
  8. Calon independen sementara kalah di NTB

  9. Ganjar-Taj Yasin di atas angin

  10. Khofifah-Emil unggul pada hitung cepat Pilgub Jatim

  11. Pasangan Rindu unggul dalam hitung cepat sementara

  12. Dua kabupaten di Papua batal mencoblos

  13. Mengejar target 78 persen dari 151 juta pemilih

  14. Satu paslon dicoret, pencoblosan di Sinjai rawan konflik

  15. Edy di TPS 15, Djarot di TPS 5

  16. Bawaslu temukan 10 serangan fajar

  17. Tersangka korupsi yang bertanding di Pilgub Maluku Utara

  18. 2.861 TPS rawan konflik di Riau

  19. Panduan bagi pemilih difabel

  20. #PilkadaBermartabat vs #RecehkanPilkada di lini masa

  21. 4 Kandidat berebut suara di 24 kabupaten/kota Sulsel

  22. Resistensi terhadap fatwa fardu ain di Jatim

  23. Pengamanan ekstra di Papua

  24. Jumlah DPT di Sumut mendadak membengkak

  25. Jika hanya ada satu pasangan calon

  26. Handphone atau kamera dilarang masuk bilik suara

  27. Koalisi lima besar partai

  28. Calon kepala daerah menurut pekerjaan

  29. Jika nama Anda tidak ada dalam DPT

  30. Daerah-daerah rawan dalam pilkada

  31. KPU siap hadapi Pilkada Serentak 2018

  32. Gunakan hak pilih Anda dengan benar

Warga mengenakan kostum tokoh superhero menggunakan hak pilih saat pemungutan suara Pilgub Jawa Tengah di desa Larangan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (27/6/2018).
Warga mengenakan kostum tokoh superhero menggunakan hak pilih saat pemungutan suara Pilgub Jawa Tengah di desa Larangan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (27/6/2018). Antara Foto /Mohammad Ayudha
  1. Proses pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2018 yang sedianya berlangsung serentak di 171 daerah, belum sepenuhnya berakhir. Masih ada penundaan di beberapa TPS dan daerah. Berikutnya, proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil oleh KPU, yang akan berlangsung sejak 27 Juni hingga 9 Juli 2018.

    Meski masih meninggalkan sejumlah catatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim pelaksanaan Pilkada 2018 ini berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Ketua KPU, Arief Budiman, mengakui tahap pemungutan suara hari ini, Rabu (27/6), memang belum sempurna, tetapi di beberapa daerah yang dipantaunya berjalan relatif lancar.

    "...Tidak ada laporan yang menyebabkan gangguan dan mengkhawatirkan pelaksanaan pilkada. Hanya satu kabupaten di Papua yang karena distribusi logistiknya terhambat. Alat transportasi yang digunakan sempat dite mbak dan mengganggu pengiriman," tutur Arief dikutip Antaranews (27/6).

    Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto juga menyatakan bahwa perhelatan Pilkada 2018 berjalan lancar. Dari 387.586 TPS dalam pilkada kali ini, hanya ada 10 yang bermasalah. Pencoblosan pun tak diserang aksi teror. Meski demikian, dia meminta aparat keamanan tetap waspada, karena pesta rakyat belum benar-benar usai.

    Berikut sejumlah catatan pelaksanaan tahap pemungutan suara Pilkada 2018 yang muncul dalam pemberitaan media:

    • Dua daerah di Provinsi Papua mengalami penundaan. Kabupaten Nduga masih rawan menyusul tragedi penembakan pesawat pada Senin (25/6/2018) di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Sementara di Kabupaten Paniai, karena terjadi konflik usai penetapan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pilkada di kedua kabupaten tersebut akan tetap dilangsungkan bila masalah sudah diatasi, tapi belum ditentukan kapan waktunya.
    • Menurut pemberitaan media Papua Today, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nduga tertunda bukan karena faktor keamanan. Pjs Gubernur Papua, Soedarmo, mengatakan logistik sudah tiba di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, tetapi belum didistribusikan ke distrik. Selain itu, anggota KPU setempat mangkir, sehingga diberhentikan dan tugasnya diambil ahli oleh KPU Provinsi.
    • Di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, salah satu TPS batal menggelar pemungutan suara karena logistik pilkada di lokasi tersebut dibawa kabur oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelaku telah ditangkap, dan akan dilakukan pencoblosan susulan di TPS tersebut.
    • Salah satu TPS di Morowali, Sulawesi Tengah juga menunda pencoblosan. Pasalnya, daerah tersebut dilanda banjir sehingga penyebaran logistik terganggu. Pilkada akan tetap dilangsungkan setelah kondisi dinilai memungkinkan.
    • Adanya potensi konflik di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan karena kasus pencoretan pasangan petahana, Sabirin Yahya-A Mahyanto Mas sarappi sehari sebelum pencoblosan. Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Soemarsono dalam CNN Indonesia mengatakan, pasangan tersebut didiskualifikasi lantaran terlambat melaporkan pertanggungjawaban dana kampanyenya, lima menit setelah tenggat.
    • Pencoblosan di TPS 005 Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang Kota, Kabupaten Sampang, Madura sempat terhenti karena kericuhan. Insiden bermula saat ada warga yang membawa formulir model C6 namun tak sesuai identitasnya. Sebagian warga pun protes lantaran tak sabar untuk memberikan hak suaranya. Namun, KPU setempat memastikan insiden itu telah diselesaikan, dan pencoblosan bisa kembali berlangsung.
    • Keributan juga sempat mewarnai pemungutan suara di TPS 002, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan bupati dan wakil bupati Sikka, serta gubernur dan wakil gubernur NTT tersebut, ricuh karena tidak diakomodirnya pemilih tambahan yang hanya menggunakan e-KTP , meski telah masuk dalam DPT.
    • Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar yang hanya diikuti calon tunggal, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu), diperkirakan gagal "mengalahkan" kotak kosong. Menurut hitung cepat salah satu lembaga survei, Celebes Research Center (CRC), dari 53 persen data yang masuk, kotak kosong meraih suara 53,31 persen. Sementara pasangan Appi-Cicu meraih 46,69 persen suara.
    OlehRahadian P. Paramita
  2. Jawa Timur

    Pasangan calon (paslon) Khofifah Indar Par awansa-Emil Dardak memimpin Pemilihan Gubernur Jawa Timur dalam hitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh tiga lembaga survei.

    Khofifah-Emil, yang diusung PPP, Golkar, Hanura, PAN, Nasdem, dan Partai Demokrat, berdasarkan 99,75 persen data Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) telah mendulang 52,28 persen, jauh di atas pesaingnya, Saifullah Yusuf-Puti Guntur.

    Dari hasil hitung cepat Lingkar Survei Indonesia (LSI), yang telah mendapatkan 100 persen data, Khofifah-Emil mendapatkan 54,29 persen, sementara pengumpulan data Charta Politika menunjukkan paslon nomor urut 1 itu mendapat 53,71 persen suara pemilih.

    Rekapitulasi hitung cepat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.
    Rekapitulasi hitung cepat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. |

    Kalimantan Barat

    Sutarmidji dan Ria Norsan melesat melewati dua paslon lainnya--Milton Crosby-Boyman Harun dan Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot--dalam hasil hitung cepat Pilgub Kalimantan Barat yang dilakukan MSRC dan LSI DJA.

    Menurut hitungan MSRC (97,5 persen data masuk), Sutarmidji-Ria beroleh 49,11 persen, sementara LSI DJA (93,8 persen) menempatkan mereka dalam posisi teratas dengan perolehan suara 57,1 persen.

    Sutarmidji, saat ini menjabat sebagai Wali Kota Pontianak, dan Ria, Bupati Mempawah, didukung oleh koalisi lima partai, yakni PKB, Hanura, PKS, Nasdem dan Golkar.

    Sumatra Utara

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, gagal memperoleh suara mayoritas di Pilkada Sumatra Utara jika merujuk pada hasil hitung cepat empat lembaga survei yang dihimpun oleh pojoksatu.id.

    Dari hasil penghitungan cepat, satu-satunya pasangan rival Djarot, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, yang di dukung Partai Gerindra, PKS, PAN, Hanura, NasDem, dan Golkar, berhasil mengumpulkan perolehan rata-rata di atas 57 persen.

    Rekapitulasi hitung cepat Pemilihan Gubernur Sumatra Utara.
    Rekapitulasi hitung cepat Pemilihan Gubernur Sumatra Utara. |

    Sulawesi Selatan

    Langkah Nurdin Abdullah untuk naik pangkat dari bupati menjadi gubernur semakin dekat. Hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan Bupati Bantaeng ini unggul dibandingkan tiga rivalnya dalam kontes politik di Sulawesi Selatan.

    Perolehan suara untuk pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman, yang didorong PDIP, PAN, dan PKS, berhasil menembus 43 persen, disusul pasangan Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar dengan kisa ran 27 persen.

    Rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018.
    Rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018. |

    Maluku Utara

    Penghitungan cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilaporkan Liputan6.com menyebut pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno unggul sebesar 44 persen dalam kontes politik di Maluku Utara.

    Pasangan itu meninggalkan dua rivalnya, pasangan Said-Andreas dengan 29,76 persen dan Herman-Abdullah dengan 25,84 persen.

    Murad-Barnabas didukung oleh tujuh partai politik, yaitu PAN, PPP, PKPI, PKB, Partai Hanura, Partai Gerindra, PDIP, dan Partai NasDem.

    Jawa Barat

    Ridwan Kamil tampaknya akan naik jabatan dari wali kota menjadi gube rnur. Bersama pasangannya, Uu Ruzhanul Ulum, mereka memimpin dalam hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei.

    Pasangan Rindu yang didukung PPP, PKB, Nasdem, dan Hanura itu beroleh hasil rata-rata di atas 32 persen.

    Rekapitulasi hitung cepat Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.
    Rekapitulasi hitung cepat Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. |

    Lampung

    Hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung yang dilakukan lembaga survei SMRC dan Charta Politika mengangkat pasangan calon Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim melewati tiga pasangan pesaing mereka.

    Arinal dan Chusnunia, yang diusung Partai Golkar, PKB, dan PAN, memperoleh rerata suara lebih dari 36 persen.

    Rekapitulasi hitung cepat Pemilihan Gubernur Lampung 2018.
    Rekapitulasi hitung cepat Pemilihan Gubernur Lampung 2018. |

    Nusa Tenggara Barat

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PKS dan Partai Demokrat, Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah, memimpin perolehan suara dalam hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei.

    Hitung cepat LSI DJA menunjukkan Zulkieflimansyah-Siti mendapatkan 31 persen suara. Sementara pesaing terdekat mereka, Moh. Suhaili Fadhil Thohir-Muh. Amin mendapatkan 27 persen. Ada dua pasangan lain yang bertarung pada Pilgub NTB 2018 ini, yaitu Tgh. Ahyar Abduh-H. Mori Hanafi dan Moch. Ali Bin Dachlan-Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni.

    Jawa Tengah

    Ganj ar Pranowo tampaknya akan memperpanjang masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah hingga 2023. Bersama pasangannya, Taj Yasin Maimoen, sang petahana memimpin dalam hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei dengan perolehan suara antara 56 persen hingga 58 persen.

    Pasangan calon yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, PPP, dan PDIP itu sulit digeser oleh paslon andalan PKB, PKS, PAN, dan Partai Gerindra, Sudirman Said-Ida Fauziah.

    Rekapitulasi hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.
    Rekapitulasi hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. |

    Riau

    Satu lagi pemimpin daerah yang berpeluang besar naik jabatan adalah Bupati Siak, Syamsuar. Calon Gubern ur Riau tersebut dan pasangannya, Edy Nasution, menurut hasil hitung cepat Polmark Indonesia unggul pada Pilgub Riau 2018 dengan mendulang 38,17 persen suara.

    Syamsuar-Edy, yang didukung oleh PAN, PKS, dan Partai NasDem, meninggalkan tiga pasangan kandidat lainnya, yaitu Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno (24,36 persen), Firdaus-Rusli Effensi (20,23 persen), dan Lukman Edi-Hardianto (17,25 persen).

    Sulawesi Selatan

    Empat pasangan kandidat bertarung memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Hasil hitung cepat mengunggulkan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman yang dicalonkan oleh PDIP, PAN, dan PKS.

    Data yang diperoleh SMRC, LSI DJA, dan Indobarometer, sama-sama menempatkan Bupati Bantaeng itu di posisi teratas, dengan lebih dari 40 persen suara, dalam pemilihan yang diikuti total empat pasang kandidat tersebut.

    Rekapitulasi hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018.
    Rekapitulasi hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018. |

    Sumatra Selatan

    Pertarungan ketat memperebutkan suara terjadi di Pilgub Sumatra Selatan 2018. Menurut hitung cepat LSI DJA dan Charta Politika, Herman Deru-Mawardi Yahya, andalan Hanura, NasDem, dan PAN, unggul dari tiga pasangan lainnya dengan perolehan suara sekira 35 persen.

    Dodi Reza Alex-Giri Ramanda berada pada posisi kedua dengan 31 persen, selisih yang tak terlalu jauh. Dodi adalah anak dari Gubernur Sumsel saat ini, Alex Noerdin.

    Rekapitulasi hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur Sumatra Selatan 2018. Rekapitulasi hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur Sumatra Selatan 2018. |
    OlehSandy Pramuji
  3. Walau ditahan dan menjadi tersangka korupsi, calon gubernur Asrun tetap bisa menarik suara dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Utara.

    Menurut hitung cepat The Haluoleo Institute, yang dirilis Zona Sultra, Asrun yang berpasangan dengan Hugua itu mendapat suara 25,18 persen. Pasangan nomor urut 2 itu didukung partai PAN, PDI P, PKS, dan Gerindra.

    Sedangkan menurut hitungan Real Count Litbang Sultra, Asrun-Hugua dengan jumlah suara 22 persen.

    Pasangan calon nomor urut 1, Ali Mazi-Lukman Abunawas yang didukung Partai Golkar dan Nasdem, unggul dengan perolehan suara 43,79 persen. Sedangkan menurut hitungan Real Count Litbang Sultra, pasangan ini memperoleh suara 35 persen.

    Pasangan calon nomor urut 3, yang didukung Partai Demokrat, PPP, dan PKB, Rusda Mahmud-Syafei Kahar memperoleh 31,03 persen persen. Sedangkan menurut hitungan Real Count Litbang Sultra, pasangan itu unggul dengan 43 persen.

    OlehMuhammad Nur Rochmi
  4. Pulau Dewata sepertinya akan memiliki pemimpin baru. Hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menempatkan pasangan calon I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha sebagai pemenang.

    Paslon no. 1 yang diusung Partai Hanura, PKPI, PAN, dan PDIP itu, berdasarkan 100 persen data yang diperoleh SMRC, mengantongi 58,25 persen suara.

    Pesaing mereka, IB Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta yang didukung Partai Nasdem, Gerindra, Demokrat, dan Golkar, mendapat 41,75 persen.

    Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, mengutip Liputan6, Wayan Koster menang di lima kabupaten, yakni Buleleng, Bangli, Gianyar, Badung, dan Tabanan. Sementara Mantra-Kerta menang di empat wilayah, yakni Jembrana, Klungkung, Karangasem, dan Kota Denpasar.

    Wayan Koster (55) adalah anggota Komisi X DPR RI dari PDIP, sementara cawagub Tjokor da Oka (61), yang kerap disapa Cok Ace, pernah menjabat sebagai Bupati Gianyar selama dua periode (2003-2008 dan 2008-2013).

    Data quick count SMRC untuk Pemilihan Gubernur Bali 2018.
    Data quick count SMRC untuk Pemilihan Gubernur Bali 2018. |
    OlehSandy Pramuji
  5. Persaingan ketat muncul di Sumatra Utara. Hasil sementara hitung cepat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada sekitar pukul 15.15 WIB menunjukkan, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah unggul tipis dari pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

    Dari 75,33 persen suara yang sudah masuk, pasangan Edy-Musa mengamankan 58,96 persen suara, sementara pasangan Djarot-Sihar mendapatkan 41,04 persen suara. Penghitungan cepat menggunakan sampel pemilih sah yang datang ke 300 TPS di Sumatra Utara.

    Provinsi Sumatra Utara dengan 10 juta pemilih merupakan daerah peserta Pilkada 2018 dengan jumlah DPT terbanyak keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan jumlah DPT terbanyak.

    Jumlah pemilih berdasarkan data DPT Pilkada 2018 yang dirilis    KPU
    Jumlah pemilih berdasarkan data DPT Pilkada 2018 yang dirilis KPU | Lokadata /Beritagar.id
    OlehRonna Nirmala
  6. Hasil penghitungan cepat dua lembaga survei, Indo Barometer dan Saiful Mujani Research Center (SMRC), sama-sama keluar dengan keunggulan untuk pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman.

    Indo Barometer menghitung Nurdin-Andi dengan persentase 42,69 persen, disusul Nurdin Halid-Abdul Aziz Q ahhar Mudzakkar sebesar 27,48 persen, kemudian Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar dengan 20,62 persen, dan Agus Arifin Numang-TanriBali Lamo sebesar 9,21 persen.

    Hasil tak jauh berbeda juga muncul pada penghitungan SMRC. Nurdin-Andi mendapatkan 42,76 persen suara, disusul Nurdin Halid-Abdul Aziz sebanyak 28,96 persen suara, disusul Yasin Limpo-Andi Muzakkar dengan 19,02 persen, dan Agus-TanriBali dengan 9,26 persen.

    OlehRonna Nirmala
  7. Pasangan independen yang maju lewat jalur perseorangan dalam Pilkada di Nusa Ten ggara Barat Ali bin Dachlan - TGH Lalu Gede Sakti hanya mendapat 17,10 persen suara. Pasangan nomor urut 4 itu sementara menduduki peringkat paling bawah.

    Menurut hitung cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang dilansir Tempo.co, dari 97 persen suara yang masuk, pasangan nomor urut 3 Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah unggul sementara. Pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat mendapat suara sebanyak 30,85 persen.

    Sementara calon pasangan nomor urut 1 yang diusung PKB, Nasdem, dan Partai Golkar Suhaili - Muhammad Amin meraup suara 28,86 persen.

    Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 yang dijagokan Gerindra, PAN, PPP, PDIP, PBB, dan Hanura Ahyar Abduh- Mori Hanafi mendapat 24,79 persen suara.

    OlehMuhammad Nur Rochmi
  8. Pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada Jawa Tengah 2018, Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen, memimpin hasil hitung cepat sementara oleh sejumlah lembaga survei. Paslon yang diusung PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, NasDem, Demokrat, dan Golkar itu rata-rata mencatat perolehan suara lebih dari 55 persen.

    Jawa Tengah dengan 27 juta pemilih menurut data DPT yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki 35 kabupaten/kota. Dari seluruh wilayah tersebut, KPU mencatat daerah yang digadang sebagai "Kandang Banteng" itu terdiri dari 63.923 TPS. Brebes dan Cilacap menjadi sumber suara terbanyak.

    Berikut perolehan suara hasil hitung cepat sementara yang dirilis tiga lembaga survei hingga se kitar pukul 16.00 WIB, Rabu (27/6/2018):

    Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) - Data masuk 97,33 persen

    1. Pasangan nomor urut 1, Ganjar Pranowo - Taj Yasin Maimoen: 58,59 persen;
    2. Pasangan nomor urut 2, Sudirman Said - Ida Fauziyah: 41,41 persen.

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) - Data masuk 79,00 persen

    1. Pasangan nomor urut 1, Ganjar Pranowo - Taj Yasin Maimoen: 58,56 persen;
    2. Pasangan nomor urut 2, Sudirman Said - Ida Fauziyah: 41,44 persen.

    Indo Barometer - Data masuk 97,33 persen

    1. Pasangan nomor urut 1, Ganjar Pranowo - Taj Yasin Maimoen: 56,71 persen;
    2. Pasangan nomor urut 2, Sudirman Said - Ida Fauziyah: 43,29 persen.
    Jumlah pemilih berdasarkan data DPT Pilkada 2018 yang dirilis KPU
    Jum lah pemilih berdasarkan data DPT Pilkada 2018 yang dirilis KPU | Lokadata /Beritagar.id
    OlehRahadian P. Paramita
  9. Cawagub Jatim Emil Elestianto Dardak (kiri) didampingi istri, Arumi Bachsin, menunjukkan bekas tinta pada ujung jari kelingking tanda telah menyalurkan hak pilih (mencoblos) di TPS 05 Kelurahan N   gantru, Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (27/6/2018).
    Cawagub Jatim Emil Elestianto Dardak (kiri) didampingi istri, Arumi Bachsin, menunjukkan bekas tinta pada ujung jari kelingking tanda telah menyalurkan hak pilih (mencoblos) di TPS 05 Kelurahan Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (27/6/2018). | Destyan Sujarwoko /Antara Foto

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, untuk sementara unggul atas Saifullah Yusuf-Puti Guntur dalam hitungan cepat (quick count) yang dilakukan tiga lembaga survei pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur, Rabu (27/6/2018).

    Menurut hitungan cepat Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), dari 76,5 persen suara yang masuk pada pukul 15.00 WIB pasangan no. 1 tersebut telah mendulang 52 persen suara, sementara Saifullah-Puti 48 persen.

    Khofifah-Emil juga unggul pada quick count yang dila kukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Dari 83,5 persen suara yang telah dikumpulkan, Khofifah-Emil telah mendapatkan 54,53 persen, sementara Gus Ipul-Puti 45,47 persen.

    Charta Politika, yang telah menghitung 56,67 persen suara, menempatkan pasangan no. 1 itu di posisi teratas dengan 55,5 persen. Gus Ipul-Puti menyusul dengan 44,5 persen.

    Pada Pilgub Jatim kali ini hanya ada dua pasangan yang bertarung. Khofifah-Emil diusung oleh PPP, Golkar, Hanura, PAN, Nasdem, dan Partai Demokrat.

    Saifullah-Puti mendapat dukungan dari PKS, Gerindra, PDIP, dan PKB.

    OlehSandy Pramuji
  10. Hitung cepat di sejumlah wilayah Pilkada 2018 mulai dirilis lembaga survei sejak pukul 12.00 WIB. Hasil quick count untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, sementara ini menempatkan pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, sebagai pemuncak. Perolehan sementara berdasarkan hitung cepat empat lembaga survei mencapai 30-an persen.

    Berikut perolehan suara hasil hitung cepat sementara yang dirilis empat lembaga survei hingga sekitar pukul 15.00 WIB, Rabu (27/6/2018):

    Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) - Data masuk 64,75 persen

    1. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum: 32,11 persen;
    2. Pasangan nomor urut 2, Mayjen (Purn) TNI Tubagus Hasanuddin - Irjen Anton Charliyan: 12,65 persen
    3. Pasangan nomor urut 3, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu: 29,55 persen;
    4. Pasangan nomor urut 4, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi: 25 ,69 persen;

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) - Data masuk 77,78 persen

    1. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum: 31,56 persen;
    2. Pasangan nomor urut 2, Mayjen (Purn) TNI Tubagus Hasanuddin - Irjen Anton Charliyan: 13,09 persen
    3. Pasangan nomor urut 3, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu: 28,24 persen;
    4. Pasangan nomor urut 4, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi: 27,11 persen;

    Charta Politika - Data masuk 54 persen

    1. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum: 33,86 persen;
    2. Pasangan nomor urut 2, Mayjen (Purn) TNI Tubagus Hasanuddin - Irjen Anton Charliyan: 11,79 persen;
    3. Pasangan nomor urut 3, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu: 29,72 persen;
    4. Pasangan nomor urut 4, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi: 24,63 persen.

    Indo Barometer - Data masuk 63,33 persen

    1. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum: 32,07 persen;
    2. Pasangan nomor urut 2, M ayjen (Purn) TNI Tubagus Hasanuddin - Irjen Anton Charliyan: 12,72 persen;
    3. Pasangan nomor urut 3, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu: 27,88 persen;
    4. Pasangan nomor urut 4, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi: 27,33 persen.
    OlehRahadian P. Paramita
  11. Proses pemungutan suara di seluruh wilayah yang menggelar pemilihan kepala daerah sudah ditutup.

    Dari 171 provinsi/kabupaten/kota yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), ternyata ada dua wilayah yang batal menyelenggarakan pemungutan suara.

    Dua daerah itu adalah Kabupaten Nduga dan Kabupaten Paniai, Provinsi Papua.

    "Masih ada dua daerah yang terkendala karena pendistribusian logistik belum selesai karena kondisi keamanan yang tidak kondusif, sedang ditangani," ucap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam Republika.

    Kondisi keamanan yang dimaksud Wiranto menyusul tragedi penembakan pesawat pada Senin (25/6/2018) di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

    Hal ini yang kemudian menghambat jalannya pemungutan suara di Nduga.

    Sementara di Kabupaten Paniai, pelaksanaan pilkada ditunda karena terjadi konflik usai penetapan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati.

    "Masyarakat menghendaki satu calon. Ini masih ribet," sambungnya.

    Wiranto mengatakan, pilkada di kedua kabupaten tersebut akan tetap dilangsungkan bila masalah-masalahnya sudah diatasi. Kendati begitu, Wiranto tak menyebut dengan detail kapan hal itu terja di.

    OlehRonna Nirmala
  12. Memasuki pukul 12.00 WIB, TPS di 171 daerah pilkada akan segera menutup proses pemungutan suara. Jadwal tambahan hingga pukul 13.00 WIB biasanya diberikan kepada pemilih khusus, seperti mereka yang tak termasuk dalam DPT, atau yang berstatus TPS pindahan. Sebagian daerah sudah mulai melakukan penghitungan suara, terutama di wilayah Waktu Indonesia Bagian Timur.

    Dari 171 daerah peserta Pilkada 2018, jumlah total DPT-nya mencapai lebih dari 151 juta. Sebanyak 17 daerah memilih gubernur dan wa kil gubernur baru. Pada pilkada kali ini, tiga provinsi besar turut melaksanakan pemilihan, sehingga digadang sebagai representasi peta politik Indonesia menjelang Pemilu Legislatif dan Presiden yang akan berlangsung tahun depan.

    Total pemilih di 17 provinsi tersebut mencapai lebih dari 141 juta. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbesar, mencapai 31 juta; disusul Jawa Timur dengan 30 jutaan pemilih, dan Jawa Tengah dengan 27 juta pemilih. Ketiga provinsi di Jawa tersebut totalnya mencapai 88 juta pemilih, atau sekitar 62 persen dari pemilih di 17 provinsi; 58 persen dari seluruh daerah peserta Pilkada 2018.

    Pemerintah menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 mencapai 78 persen atau ada peningkatan sebesar 4 persen dari tahun 2017, dan 8 persen dari tahun 2015. Adapun pada Pilkada 2015, angka partisipasi pemilih tercatat sebesar 70 persen dan Pilkada 2017 angka partisipasi pemilihnya sebesar 74 persen.

    OlehRahadian P. Paramita
  13. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menduga adanya potensi konflik di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Hal tersebut dipicu kasus pencoretan pasangan petahana, Sabirin Yahya-A Mahyanto Massarappi sehari sebelum pencoblosan.

    Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Soemarsono dalam CNN Indonesia mengatakan, pasangan tersebut didiskualifikasi lantaran terlambat melaporkan pertanggungjawaban dana kampanyenya, lima menit setelah tenggat waktu ditutup.

    Meski dicoret, dalam kertas suara yang sudah didistribusikan ke seluruh TPS tetap mencantumkan pasangan petahana ini.

    Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, meski masih berjalan dengan tiga paslon, nantinya seluruh suara yang masuk untuk Sabirin-Mahyanto akan dinyatakan tidak sah.

    Untuk mengantisipasi konflik, saat ini Plt Gubernur bersama Kapolda Sulsel dan Ketua KPU, Bawaslu, tengah menuju ke Sinjai untuk memantau langsung jalannya pencoblosan.

    Dengan keputusan ini, pilkada di Kabupaten Sinjai menyisakan dua paslon saja yakni paslon nomor urut 1, Takyuddin Masse-Mizar Rahmatullah Roem dan paslon nomor urut 3, Seto Gadistha-Andi kartini.

    OlehRonna Nirmala
  14. Calon Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi sudah memberikan hak suaranya di TPS 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

    TPS berlokasi tak jauh dari rumahnya, di Jalan Karya Bakti B11, Medan Johor.

    "Saya pencoblos pemula, saya coblos diri sendiri. InsyaAllah pemilih lain mengikuti saya, doakan Sumut Bermartabat. Gerimis ini memberkati.." ucapnya dalam laporan KOMPAS.com.

    Sejak pensiun dari TNI, Edy langsung mengurus surat pindah domisili dan tinggal di Medan.

    Sementara rivalnya, Djarot Saiful Hidayat dilaporkan akan mencoblos di TPS 5 di Jalan Cik Ditiro, Medan, Sumatra Utara.

    Djarot sebelumnya berdomisili di DKI Jakarta. Belum lama ini dia menunjukkan KTP Medan miliknya. Di KTP itu tertulis dirinya tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia.

    Kepemilikan e-KTP Medan ini sempat ramai. Banyak yan g menuding e-KTP milik Djarot ini palsu.

    Apalagi, Camat Medan Polonia M Agha Novrian mengaku tidak pernah menerima pengajuan e-KTP dari Djarot.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat angkat bicara.

    "Hasil penelusuran kami dalam database kependudukan menunjukkan bahwa e-KTP Pak Djarot adalah asli dan diterbitkan dalam prosedur yang benar," ucap Tjahjo, dalam detikcom, Minggu (10/6/2018).

    OlehRonna Nirmala
  15. Hingga Selasa (26/6/2018) malam, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 10 lapo ran politik uang dalam pilkada serentak 2018. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan 10 aduan itu tersebar di beberapa daerah. Satu kasus ada di Tapanuli Utara, satu di Sumatera Selatan, empat di Lampung, satu di NTB, satu di Sulawesi Utara, dan satu di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Utara.

    Fritz mengatakan politik uang yang biasa disebut serangan fajar ini dilakukan oleh sekelompok orang yang membagikan duit kepada calon pemilih. Saat ini, kata dia, para terduga pelaku sudah diserahkan ke polisi. Kasus tersebut, kata Fritz, sedang dalam tahap klarifikasi oleh Panita Pengawas Pemilu.

    Jika politik uang dalam pilkada serentak 2018 dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, Bawaslu berwenang menangani secara administrasi. Dampaknya, pasangan calon yang melakukan politik uang bisa saja didiskualifikasi. "Sekali lagi kami ingatkan, ancaman diskualifikasi tersebut sampai dengan hari ini, hari pemungutan suara," kata Fritz seperti dikutip da ri Tempo.co.

    OlehMuhammad Nur Rochmi
  16. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sedikit berbeda dari yang lain.

    Sebab, ada satu calonnya yang saat ini tengah mendekam di tahanan KPK karena sangkaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara.

    Calon yang dimaksud adalah Ahmad Hidayat Mus, yang sudah pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Kepulauan Sula hingga 2010 silam.

    Ahmad juga merupakan calon petahana lantaran dirinya masih mengemban jabatan sebagai Gub ernur Maluku periode 2013-2018.

    Pencalonan Ahmad tidak bisa dicopot. Dirinya tetap bisa terus melaju dalam kontes politik hari ini.

    Jika pun ia menang, proses administrasi akan tetap berjalan meski kandidat mendekam di balik jeruji. Artinya, kandidat akan tetap dilantik meski tak lama kemudian digantikan oleh wakilnya.

    Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

    Pada pasal 53 dalam UU tersebut diatur larangan parpol menarik kandidat yang diusungnya jika calon terkait sudah ditetapkan KPU.

    Kemudian, Pasal 191 UU Pilkada mengatur sanksi pidana dan denda yang bisa diberikan terhadap kandidat jika sengaja mengundurkan diri. Ancaman kurungan untuk kandidat seperti itu maksimal dua tahun dan denda antara Rp25 miliar sampai Rp50 miliar.

    Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Maluku    Utara
    Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Maluku Utara | Lokadata /Beritagar.id
    OlehRonna Nirmala
  17. Kepolisian Daerah (Polda) Riau memetakan 2.861 tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan konflik dalam pilkada serentak yang juga berlangsung di Provinsi Riau.

    Kabid Humas Polda Riau AKBP Sunarto SIK menjelaskan, penentuan kriteria TPS rawan didasarkan pada beberapa hal, di antaranya; situasi kantibmas, juml ah kriminalitas yang terjadi di wilayah tersebut, kepadatan jumlah penduduk, dan letak geografisnya.
    "Kriteria lainnya misalnya, terdapat basis-basis para pendukung pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur yang dikhawatirkan terjadi gesekan di lapangan," ungkap Sunarto dalam RiauAktual.com.

    Polda Riau telah mengerahkan 5.251 personel ke berbagai wilayah di Provinsi Riau. Selain personel Polri, pengamanan di TPS juga melibatkan 707 personel TNI dan 24.112 aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas).

    Komisioner KPU Provinsi Riau, Ilham, menambahkan, jumlah seluruh TPS di Provinsi Riau sebanyak 12.048. TPS terbanyak berada di Kota Pekanbaru sebanyak 1.798 TPS, disusul Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 1.579 TPS, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) 1.322 TPS, dan Kabupaten Kampar 1.318 TPS.

    "TPS terbanyak ada di Pekanbaru karena jumlah pemilih di wilayah ini juga paling banyak. Hingga sore ini kami terus memantau kesiapan kota/kabupaten dalam men gawal pelaksaan pemungutan suara di wilayah masing-masing," ujar Ilham dalam Tribunnews.

    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Riau
    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Riau | Lokadata /Beritagar.id
    OlehRonna Nirmala
  18. Proses pemberian suara dalam Pilkada harus rahasia. Namun bagi pemilih difabel, proses pemilihan ini sedikit berbeda. Menurut Buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada beberapa hal yang berbeda. Berikut seperti disarikan Kompas.com:

    1. Didampingi sampai bilik suara

    Bagi pemilih yang tidak bisa berjalan, didampingi oleh seseorang yang ditunjuk. Mereka yang ditunjuk akan membantu pemilih menuju ke bilik suara tanpa adanya unsur penghasutan untuk memilih pasangan calon tertentu.

    Bagi pemilih tuna netra, Ketua KPPS akan memberikan surat suara ke dalam alat bantu dan diserahkan kepada pemilih tersebut. Pendamping boleh mendampingi pemilih ke bilik suara.

    2. Pendamping boleh mencobloskan paslon yang pilihan

    Bagi pemilih yang tidak mempunyai tangan dan tuna netra, pendamping pemilih diperkenankan membantu untuk mencobloskan pasangan calon yang diinginkan pemilih. Tapi prosesnya disaksikan oleh salah satu anggota KPPS yang ditu gaskan oleh Ketua KPPS untuk memantau pencoblosan yang dilakukan.

    3. Menandatangani surat pernyataan

    Pendamping pemilih wajib menandatangani surat pernyataan pendamping. Surat pernyataan ini menyatakan bahwa pendamping telah mendampingi seseorang dalam proses pencoblosan. Surat pendampingan ini adalah C3-KWK. Melalui surat pernyataan ini, pendamping merahasiakan pilihan pemilih kepada siapa pun.

    OlehMuhammad Nur Rochmi
  19. Keriuhan menyambut Pilkada Serentak 2018 terasa di lini masa Twitter. Tagar #PilkadaBe rmartabat mencuat di jajaran topik tren Twitter hingga pagi ini, pukul 9.30, Rabu (27/6/2018). Akun-akun kementerian dan lembaga pemerintah tampak meramaikan tagar ini, misalnya Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan.

    Informasi-informasi mendasar seputar pilkada kali ini disebar melalui akun-akun berpengikut puluhan hingga ratusan ribu tersebut. Misalnya tentang jumlah pasangan calon (paslon), daerah dengan calon tunggal dan mekanisme pemilihannya, isu-isu strategis pilkada, dan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2018 yang berlangsung di 171 daerah.

    Di sisi lain, warganet juga bermain-main dengan tagar #RecehkanPilkada. Topik yang diawal dengan tagar "#Recehkan" biasanya berisi gurauan tentang suatu topik. Misalnya saat ramai tagar #RecehkanTwitter, berisi kicauan lelucon dengan topik acak. Kali ini, gurauan seputar pilkada jadi sasaran para pekicau.

    Selain kicauan lucu, ada juga kicauan-kicauan satire ya ng mengundang senyum. Misalnya seputar mantan, atau hubungan asmara. Meski hingga laporan ini dibuat, tagar tersebut belum masuk ke dalam jajaran topik tren, kicauan dengan tagar ini cukup "menyegarkan" lini masa Twitter yang didominasi isu politik dan pilkada.

    OlehRahadian P. Paramita
  20. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang juga berkompetisi dalam pencarian gubernur dan wakil gubernur baru.

    Ada empat pasangan calon; pertama pasangan Nurdin Halid-Azis Qahar Mudzakkar yang diusung Gol kar, Hanura, Nasdem, PKB, dan PKPI; kedua, pasangan Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo yang diusung Gerindra, PPP, dan PBB.

    Pasangan ketiga adalah Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman yang diusung PKS, PAN, dan PDIP; sementara pasangan nomor urut empat adalah Ichsan Yasin Limpo-Luwu Andi Muzakkar (Cakka) yang diusung Demokrat, PPP, Perindo, dan Berkarya.

    Keempatnya akan berebut suara di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Di provinsi itu, KPU telah mempersiapkan 17.140 TPS dengan jumlah DPT mencapai 6.022.987 pemilih.

    Kabid Humas Kepolisian Daerah Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, ada sejumlah wilayah yang terindikasi rawan konflik di Sulawesi Selatan.

    Di antaranya Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kota Palopo. Kedua wilayah ini termasuk ke dalam peta rawan konflik mengingat saat pelaksaan pilkada lima tahun lalu terjadi kericuhan.

    Untuk itu, pihaknya telah mengerahkan sekitar 17 ribuan personil ditambah dari TNI. Saat ini , mereka sudah berada di masing-masing TPS.

    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditampilkan per Kabupate/Kota
    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditampilkan per Kabupate/Kota | Lokadata /Beritagar.id
    OlehRonna Nirmala
  21. Cagub Jatim nomor urut satu Khofifah Indarparawansa (Dua Kiri) berbincang dengan pedagang sayur usai santap sahur bersama sejumlah pedagang saat berkampanye di Pasar Tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (13/6/2018).
    Cagub Jatim nomor urut satu Khofifah Indarparawansa (Dua Kiri) berbincang dengan pedagang sayur usai santap sahur bersama sejumlah pedagang saat berkampanye di Pasar Tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (13/6/2018). | Irfan Anshori /Antara Foto

    Menjelang pemilihan gubernur (pilgub), Jawa Timur dihebohkan oleh fatwa fardu ain (kewajiban bagi pemeluk agama Islam) untuk memilih pasangan calon Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Fatwa tersebut, menurut Merdeka .com, dihasilkan dalam pertemuan di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, yang diasuh KH Asep Saifuddin Chalim, 3 Juni lalu.

    Namun, bukannya menguntungkan pasangan nomor urut 1 itu, menurut hasil survei Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Universitas Negeri Surabaya (Unesa), fatwa itu malah bisa berbalik merugikan Khofifah-Emil.

    "Sebanyak 70,1 persen masyarakat Jatim menolak fatwa wajib itu," ujar Koordinator Penelitian Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Unesa, Ardhie Raditya, dikutip Tempo.co.

    "Dari hasil survei, bisa disimpulkan bahwa fatwa mendapat resistensi bagi warga Jatim. Warga Jatim menolak pemilihan pemimpin politik berdasarkan paksaan dan fatwa-fatwa semacam itu," tambahnya.

    Pada Pilgub Jatim 2018, Khofifah-Emil bersaing dengan Saifullah Yusuf-Puti Guntur.

    OlehSandy Pramuji
  22. Petugas kepolisian melakukan pengecekan pendukung jelang pelaksanaan debat kandidat Pilkada Mimika di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Papua, Kamis (13/6/2018).
    Petugas kepolisian melakukan pengecekan pendukung jelang pelaksanaan debat kandidat Pilkada Mimika di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Papua, Kamis (13/6/2018). | Jeremias Rahadat /ANTARAFOTO

    Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah meminta tambahan 700 personil dari Korps Birgade Mobil (Brimob) Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, dan Korps Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengamankan jalannya pemilihan hari ini.

    Selain itu, sekitar 3.000 personel pasukan TNI juga dilaporkan akan turut membantu pengamanan.

    Banyaknya jumlah personel ini menyusul sejumlah penyerangan yang terjadi jelang hari pencoblosan.

    Senin (25/6/2018), sebuah pesawat yang membawa belasan anggota polisi ditembak oleh sekelompok orang di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, akibat peristiwa itu distribusi logistik Pilkada Papua sempat terganggu.

    "Kemarin memang yang kena penembakan itu kan logistik yang dibawa dan personel yang mengamankan. Itu perlu jalan beberapa jam lagi, dengan adanya kejadian itu, kami assessment dulu situasi keamanan di sekitar," ucap Setyo dalam KOMPAS.com.

    Masyarakat Papua hari ini akan memilih gubernur dan wakil gubernur untuk periode pemerintahan selanjutnya.

    Ada dua calon, pertama pasangan petahana Lukas Enembe-Klemen Tinal dan juga pasangan Jhon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.

    Berdasarkan data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dilansir BBC Indonesia, sejak 2010 sampai 2014, sebanyak 71 warga tewas saat perhelatan pesta demokrasi di berbagai kabupaten di Papua.

    OlehRonna Nirmala
  23. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat adanya kejanggalan di beberapa TPS di Sumat ra Utara. Salah satunya adalah jumlah pemilih tambahan yang mendadak membengkak dari 100 menjadi 600 orang pemilih di lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Simalungun.

    Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edwart Siregar dalam CNN Indonesia (mengutip ANTARA) mengatakan, Bawaslu juga menerima laporan banyaknya warga Sumut yang terdaftar dalam DPT namun tak kunjung menerima formulir C6 KWK.

    Bawaslu meminta KPU dan pihak terkait segera menyelesaikan distribusi formulir C6 agar warga dapat menggunakan hak pilihnya.
    Di Sumatra Utara, pemilihan gubernurnya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang diusung PDI Perjuangan dan PPP, dan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang diusung Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Golkar, PAN, dan Partai Nasdem.

    OlehRonna Nirmala
  24. Jika di daerah tempat tinggal Anda hanya ada satu pasangan calon (lawan kotak putih), bukan berarti Anda tidak perlu memberikan hak suara.

    Sebagai bangsa yang berdemokrasi, Anda tetap harus memberikan hak suara agar tidak disalahgunakan pihak lain.

    Sebagai catatan, berikut adalah daerah yang memiliki calon pasangan tunggal:

    • Kota Prabumulih, Sumatera Selatan
    • Kabupaten Lebak, Banten
    • Kabupaten Tangerang, Banten
    • Kota Tangerang, Banten
    • Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
    • Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
    • Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
    • Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara
    • Kabupaten Tapin, Kalimantan Sel atan
    • Kabupaten Puncak, Papua
    • Kabuaten Mamasa, Sulawesi Barat
    • Kabupaten Jayawijaya, Papua
    • Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara

    KPU telah mensosialisasikan bagaimana caranya memilih jika di daerah pemilihan Anda hanya ada satu pasangan calon.

    Simak panduannya dalam video yang dibagikan dalam akun Twitter resmi @KPU_RI di bawah ini.

    OlehRonna Nirmala
  25. Membawa handphone atau perekam gambar ke dalam bilik suara melanggar aturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 17 (t) aturan itu melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

    Larangan ini untuk mencegah adanya transaksi suaraâ€"saat foto surat suara yang tercoblos digunakan sebagai bukti traksaksi. Selain itu, penyebaran gambar suara suara tercoblos yang dapat dipakai untuk provokasi massa, dan mempengaruhi pemilih yang lain.

    Ancaman hukuman untuk perbuatan dimaksud, tertuang dalam Pasal 187A (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara me njadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

    Pasal 178H pun menyatakan, "Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

    Pemilih diperbolehkan merekam gambar di seputar TPS, tetapi tidak boleh digunakan di dalam bilik suara. Sebelum mencoblos, handphone atau kamera milik pemilih harus dititipkan ke petugas KPPS.

    OlehRahadian P. Paramita
  26. Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, 2017, hingga 2018, kongsi atau koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah mengalami perubahan. Berikut pola koalisi lima partai besar dalam Pilkada 2018
    Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, 2017, hingga 2018, kongsi atau koalisi partai poli tik dalam pencalonan kepala daerah mengalami perubahan. Berikut pola koalisi lima partai besar dalam Pilkada 2018 | Lokadata /Beritagar.id

    Pola koalisi dalam Pilkada 2018 nyaris seperti Pilkada 2017. Lebih-lebih dalam koalisi pemilihan gubernur. Komposisi koalisi lima partai besar hasil Pileg 2014--PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PKBâ€"PDIP lebih banyak berkoalisi dengan dengan Demokrat, dibanding dengan PKB. Padahal, Demokrat selama ini memosisikan dirinya sebagai partai di luar pemerintahan.

    PDIP lebih memilih mengusung calon sendirian, di enam wilayah pemilihan. Koalisinya dengan partai besar lain di dalam pemerintahan, terhitung sangat sedikit. Koalisi bersama PKB di empat wilayah, merupakan jumlah koalisi paling banyak.

    OlehRonna Nirmala
  27. Infografik menunjukkan jenis pekerjaan dari para calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018
    Infografik menunjukkan jenis pekerjaan dari para calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018 | Lokadata /Beritagar.id

    Untuk pemilihan gubernur di 17 provinsi, dari 57 pasangan calon sebagian besar berlatar belakang eksekutif dan legislatif. Calon gubernur dari kalangan eksekutif sebanyak 29 orang, atau sat u dari dua calon gubernur yang mendaftar. Sedangkan wakilnya yang berasal dari kalangan eksekutif mencapai 32 persen, atau 18 orang.

    Kalangan eksekutif dimaksud, adalah calon yang statusnya petahana, pejabat kantor gubernur. Sedangkan legislatif bisa anggota DPR, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    Untuk calon gubernur dari kalangan swasta, jumlahnya mencapai 30,4 persen atau 17 orang. Sedangkan calon wakil gubernur dari kalangan ini, berjumlah 18 orang.

    Dalam pemilihan bupati, jumlah pasangan calon dari kalangan swasta justru paling banyak. Dari 376 pasangan calon, sebanyak 114 calon bupati dan 190 calon wakil bupati dari kalangan swasta.

    Calon dari kalangan swasta juga marak dalam calon pemilihan wali kota. Sebanyak 62 orang calon wali kota dan 84 orang wakilnya, berasal dari kalangan swasta.

    Patut dicatat, kategori swasta tidak serta merta calon ters ebut adalah pengusaha. Dalam beberapa kasus, kader partai yang dicalonkan mencantumkan "swasta" sebagai pekerjaan resminya. Setidaknya, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik).

    OlehRonna Nirmala
  28. Anda tak perlu khawatir jika nama Anda tidak tertera dalam status daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, Anda tetap bisa memberikan hak suara di Pilkada 2018 sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

    Mengutip situs detikcom, begini prosedur agar bisa masuk ke DPTb:

    1. Cek nama dan Nomor Induk Kependuduka n (NIK) Anda di situs KPU berikut;
    2. Jika nama Anda ada, maka pastikan sudah menerima formulir C6-KWK. Tapi jika nama Anda tidak ada, segera cek ke kelurahan setempat;
    3. Jika nama Anda terdaftar di kelurahan sebagai DPT, tanyakan pula soal formulir C6 untuk Anda. Tapi jika nama Anda masih belum ada, berarti Anda termasuk dalam DPTb;
    4. Datanglah ke TPS terdekat dengan membawa e-KTP atau surat dari dukcapil dan KK asli di hari pencoblosan;
    5. Laporkan diri Anda sebagai DPTb ke panitia KPPS;
    6. Anda baru bisa memberi hak suara pada pukul 12.00 waktu setempat. Jika surat suara habis, maka Anda akan diarahkan menuju TPS terdekat di kelurahan yang sama.
    OlehRonna Nirmala
  29. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan perhatian khusus pada lima provinsi yang masuk dalam kategori rawan dalam Pilkada Serentak 2018.

    Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, kelima provinsi itu adalah Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

    Selain lima provinsi itu, polisi juga menyematkan tiga daerah lain yang masuk dalam kategori rawan di Sumatra Selatan. Ketiga daerah itu antara lain Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, dan Kabupaten Banyuasin.

    Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Selatan, IIn Irwanto dalam Tempo.co menyebut tiga faktor yang membuat daerah ini rawan, yakni penyelenggara, konstelasi, dan partisipasi.

    Secara keseluruhan, Polri akan menerjunkan lebih da ri 170 ribu anggotanya di seluruh provinsi.

    Bukan hanya anggota kepolisian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menegaskan, TNI juga akan menurunkan personilnya hari ini untuk membantu mengamankan jalannya pemilihan.

    OlehRonna Nirmala
  30. Menkopolhukam Wiranto (ketiga kanani) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kan   an), Ketua KPU Arief Budiman (kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kirii), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri), dan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono (kiri) bertumpu tangan bersama seusai Rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pengamanan Pilkada serentak di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018).
    Menkopolhukam Wiranto (ketiga kanani) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan), Ketua KPU Arief Budiman (kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kirii), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri), dan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono (kiri) bertumpu tangan bersama seusai Rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pengamanan Pilkada serentak di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018). | Reno Esnir /Antara Fo to

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengerahkan segala upaya dan tenaganya untuk mempersiapkan kelancaran jalannya pilkada serentak hari ini.

    Salah satu persiapan yang dilakukannya adalah mengerahkan pasukan untuk memantau jalannya persiapan di seluruh wilayah yang menggelar pilkada.

    Mengutip IDN Times, pemantauan dimulai dari provinsi, kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    "Jangan sampai ada personel yang putus asa, dia sakit, menyerah di tengah jalan. Kita cek seluruh personel siap," ucap Arief.

    Pendistribusian surat suara juga sudah 99 persen dilakukan. Masalah laporan surat suara yang rusak juga sudah ditangani.

    Begitu juga dengan anggaran yang dikucurkan untuk hari ini. Arief menjamin, anggaran yang sempat tersendat sudah mulai dikirimkan ke KPU Daerah (KPUD). Selanjutnya , tinggal KPUD mendistribusikannya ke tingkat bawah.

    OlehRonna Nirmala
  31. Tahapan Pilkada Serentak 2018 yang dimulai sejak 10 bulan lalu akan berakhir hari ini, Rabu (27/6/2018).

    Sebanyak 171 wilayah di Indonesia akan menentukan masa depan daerahnya melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru.

    Dari 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, 520 pasangan calon akan dipilih masyarakat.

    Lansiran data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, daftar pemilih tetap (DPT) yang terdaftar pada a jang politik hari ini mencapai 152.058.452 orang, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 387.566.

    Seluruh 171 wilayah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018 itu terbagi menjadi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

    Dengan kata lain, setelah hari ini akan ada 17 gubernur dan wakil gubernur baru, 39 wali kota dan wakil wali kota, serta 115 bupati dan wakil bupati.

    Suara Anda berperan penting untuk menentukan masa depan daerah. Gunakan hak pilih dengan bijak. Selamat mencoblos!

    OlehRonna Nirmala
Sumber: Berita Sulawesi Utara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »