Kejari Bitung Awasi Proyek PUPR | Liputan 24 Sulawesi Utara
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kejari Bitung Awasi Proyek PUPR

Posted by On 3:28 PM

Kejari Bitung Awasi Proyek PUPR

17 Mei 2018 09:44 Kejari Bitung Awasi Proyek PUPR MyPassionAriana Juliastuty

MANADOPOSTONLINE.COMâ€"Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bitung telah melakukan peandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung terkait bantuan pendampingan hukum atas pelaksanaan 100 paket proyek tahun anggaran 2018.

Kepala Dinas PUPR Rudy Theno mengutarakan, langkah yang diambil ini merupakan hal yang strategis. Di mana dua sudut pandang masing-masing aspek teknis dan hukum dalam memandang infrastruktur mulai dari fase perencanaan pekerjaan bahkan hingga ke pemeliharaan.

“Dinas PUPR memandang pentingnya pengawalan, pengamanan dan pendampingan mulai dari perencanaan hingga pada pemanfaatan hasil pembangunan termasuk yang paling penti ng mencegah penyelewengan dan timbulnya kerugian negara,” ujarnya Rabu (16/5) kemarin, saat ditemui Manado Post.

Sementara Kepala Kejari Bitung Ariana Juliastuty mengatakan, dirinya mengapresiasi upaya Dinas PUPR menggandeng Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejari Bitung untuk memberikan pendampingan. “Apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR yang telah memberikan kepercayaan pada pengacara negara dan Kejari Bitung untuk melakukan pendampingan,” tuturnya.

Khusus untuk Tipikor sendiri, Juliastuty menyentil, kejaksaan telah mereformasi sistemnya yang kalau dulu dilakukan secara represif atau mengedepankan hukuman baik hukuman badan denda dan lainnya termasuk penyitaan aset. Namun dalam reformasi hukum sejak tahun 2015 atau berdasarkan keluarnya Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Kejaksaan membentuk tim TP4D yang sejalan dengan Nawacita keempat penegakkan hukum dengan berlandaskan keadilan. “Pemerintah akan menolak negara lemah deng an melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” tegas Juliastuty.

Ditambahkan juga, dengan adanya reformasi penegakan hukum dan dibentuknya TP4D terbukti Kejaksaan sebelum tahun 2015 jika dilakukan secara represif hanya bisa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1 triliun lebih maka sesudah tahun 2015 Kejaksaan RI telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 232 triliun.

“Adapun tugas TP4D dalam melakukan pendampingan untuk menjaga tranparansi dan akuntabilitas agar bisa terukur dengan baik juga dalam hal kualitas pelayanan pada masyarakat. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan serta mendukung tata birokrasi yang lebih baik,” bebernya.(tr-03/tan)

Berita Terkait
  • MyPassion

    17 Mei 2018 10:13 Satlantas Polres Bitung Siaga di Titik Berpotensi Kemacetan

  • MyPassion

    17 Mei 2018 10:03 Senduk Jabat Plh Sekkot Bitung

  • MyPassion

    17 Mei 2018 09:54 Pengurusan BPKP Kota Bitung Menurun

  • MyPassion

    17 Mei 2018 09:18 Proyek PL PU Minut Mulai Running

Sumber: Google News | Liputan 24 Bitung

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »