Rapat Paripurna DPRD Tomohon, Banyak Pejabat Tidak Hadir | Liputan 24 Sulawesi Utara
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Rapat Paripurna DPRD Tomohon, Banyak Pejabat Tidak Hadir

Posted by On 6:07 PM

Rapat Paripurna DPRD Tomohon, Banyak Pejabat Tidak Hadir

Rapat Paripurna DPRD Tomohon, Banyak Pejabat Tidak Hadir

Ketua DPRD Kota Tomohon Ir Miky J.L. Wenur memimpin rapat yang didampingi oleh Wakil Ketua Caroll J.A. Senduk SH dan Youddy. Y. Moningka SIP.

Rapat Paripurna DPRD Tomohon, Banyak Pejabat Tidak HadirFERDINAND RANTI

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - DPRD Kota Tomohon mengelar Rapat Paripurna, Rabu (14/3).

Rapat ini dalam rangka Mendengar Tanggapan Walikota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman di Daerah.

Ketua DPRD Kota Tomohon Ir Miky J.L. Wenur memimpin rapat yang didampingi oleh Wakil Ketua Caroll J.A. Senduk S H dan Youddy. Y. Moningka SIP.

Pantauan www.tribunmanado.co.id , pejabat pemerintah Kota Tomohon banyak yang tidak mengikuti rapat tersebut, terlihat tempat duduk kosong yang seharusnya ditempati oleh kepala SKPD, Camat, Lurah dan ASN.

Hadir mewakili Walikota Tomohon Jimmy F. Eman SE.Ak yakni Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V. Lolowang MSc melalui sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Kota menyampaikan agar Rancangan Peraturan Daerah ini segera ditetapkan.

Rancangan Peraturan Daerah Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman ini diajukan untuk ditetapkan dengan pertimbangan agar pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas menjadi jelas sehingga memberikan jaminan kepastian hukun mengenai ketersediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan yang berkelanjutan.

"Kebijakan Pemerintah Kota Tomohon dalam mengendalikan akan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang saat ini agar sesuai dengan ketentuan ya ng berlaku adalah dilakukan pengesahan site plan sebelum dilakukan pembangunan, pengesahan site plan ini sangat penting agar agar nantinya pengembang tidak melakukan perubahan rencana keberadaan prasarana sarana dan utilitas telah ditetapkan/disahkan," katanya.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Para Anggota DPRD Kota Tomohon dari Fraksi Partai Golkar, PDI-P, Gerindra, dan Demokrat, juga tampak hadir jajaran Pemerintah Kota Tomohon.(fer)

Penulis: Ferdinand_Ranti Editor: Andrew_Pattymahu Sumber: Tribun Manado Ikuti kami di Mobil Mewah Ringsek Tertimpa Truk Kontainer, Pengemudi Terjepit di Dalam Sumber: Google News | Liputan 24 Tomohon

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »